Komisi X DPR RI menyoroti soal keterlambatan pengiriman buku Kurikulum 2013. Hal ini semakin diperumit karena pencetakan buku tersentralisasi di Jakarta, sehingga daerah tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah ini.

“Dana sudah dikucurkan dari pusat ke daerah dan daerah sudah memegang dananya. Tetapi pencetakan bukunya di Jakarta, kemudian dana yang sudah ada di daerah dikirim kembali ke pusat untuk pengelolaan pencetakan buku, ini sesuatu yang tidak logis,” ujar Anggota Komisi X Tamsil Linrung, saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Djouhari Kansil beserta jajaran, Senin (1/9/2014).

Menurut politisi Fraksi PKS ini, persoalan kurikulum 2013 hampir sama dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Kalau masalah distribusi buku diserahkan ke daerah, hal ini dapat diminimalisir.

“Kalau pencetakan buku ini diserahkan kepada daerah mungkin itu lebih baik, tapi kalau semuanya dipaksakan dengan tersentralisasi dari pusat ini tidak benar,” kata Tamsil seraya menambahkan bahwa ini satu kebijakan yang keliru .

Tamsil mengusulkan sekembali dari Manado, Komisi X segera mengadakan rapat internal untuk mengambil keputusan tentang masalah pengelolaan pencetakan buku ini, bahwa kebijakan seperti ini sudah tidak layak untuk diteruskan lagi. Pasalnya, bukan hanya satu daerah yang mengalami permasalahan seperti ini tapi hampir semua daerah.

“Jadi kita harus sudah sampai pada kesimpulan bahwa mekanisme seperti ini tidak layak diteruskan,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi X Agus Hermanto. Ia menyatakan, pencetakan buku jangan lagi di pusat, lebih bagus pencetakan bukunya dikelola di daerah, otomatis tidak ada delivery order yang telat.

“Jadi kita harus dapat mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah-daerah, terutama masalah pengiriman buku. Karena kalau pencetakan bukunya masih dikelola di pusat, ini sepertinya tidak praktis,” jelas Agus.

Ia setuju Komisi X sekembali dari Manado mengadakan rapat internal komisi yang kemudian hasilnya akan diteruskan dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI agar pencetakan buku kurikulum 2013 dikelola daerah saja, dimana pertanggungjawabannya menjadi lebih pas kalau pengelolaan pencetakan buku Kurikulum 2013 diserahkan di daerah.

“Kalau pengelolaannya sudah diserahkan di daerah tentu akan lebih mudah pengawasannya karena disitu ada Kadisdikbud, Bupati dan lain-lain, tentu pendistribusiannya juga akan lebih lancar,” jelasnya.

Sementara Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Djouhari Kansil menjelaskan bahwa sampai tanggal 30 Agustus 2014 distribusi buku sudah masuk dan disalurkan melalui Kantor Pos baru 5 kontainer dari 23 kontainer untuk 3 daerah kepulauan dan sebagian kota Bitung khusus Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Djouhari mengusulkan agar pencetakan/pengiriman buku harus sampai di sekolah melalui jasa pengiriman PT. Pos Indonesia harus secepatnya. Mengingat pengadaan buku untuk semester 2 sudah akan berjalan melalui dana DAK Bidang Pendidikan. Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Pendidikan harus dikeluarkan secepatnya khusus untuk pengadaan dan pengiriman buku.(iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.